Sosialisme Di Asia Tenggara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang sangat penting di dunia, semua ini terlihat pada abad 19, kawasan ini menjadi kawasan yang diperebutkan oleh para kolonialis Barat karena kekayaan alamnya yang melimpah. Seperti halnya Inggris, Perancis, Portugal, Belanda yang menjadikan daerah-daerah di kawasan ini sebagai Negara jajahannya.Terlepas dari penjajahan yakni setelah berakhirnya perang dunia ke II banyak Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memproklamirkan kemerdekaannya. Mesti begitu perjuangan mereka tidaklah berjalan lancar, penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa perang dingin yang terjadi paska Perang dunia II antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung lebih dari 40 tahun. Pada masa itulah kedua Negara besar ini berlomba-lomba untuk memperluas pengaruh dan menyebarkan ideologinya keseluruh penjuru dunia. Amerika Serikat dengan pahan kapitalisnya yang dianggap ideologi terbaik di dunia dan Uni Soviet dengan paham komunisnya yang juga menganggap ideologinyalah yang paling sempurna.
Salah satu kawasan yang dijadikan tempat perluasan pengaruh kedua Negara besar ini adalah Asia Tenggara. Bahkan Vietnam menjadi rebutan antara Amerika Serikat dan Uni soviet sehingga terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara Vietnam berhaluan sosialis dan bagian selatan Vietnam berhaluan kapitalis.

 Pada akhirnya Vietnam utara berhasil menang melawan Vietnam selatan yang dibantu Amerika dan berhasil menyatukan dua Negara yang terpecah dan menjadikannya sebagai Negara sosialis. Selain itu Vietnam utara juga memperluas pengaruhnya ke Negara tetangganya yakni Laos dan Laospun mengikuti ideologi dan jalan hidup Vietnam. Akhirnya jadilah Vietnam dan Laos sebagai Negara sosialis di Asia Tenggara karena terlalu besarnya pengaruh komunis Uni Soviet di kedua Negara ini pada masa perang dingin.Perang dinginpun sudah berakhir yang diiringi dengan runtuhnya Uni Soviet pada bulan Desember 1991, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Vietnam dan Laos untuk tetap menggunakan dan mempertahankan ideologi sosialisnya yang menjadi landasan Negara. Dalam kondisi ekonomi yang semakin memburuk akibat sudah tidak adanya lagi bantuan dana dari Soviet, Vietnam dan Laos tetap menjadi Negara sosialis di Asia Tenggara. Untuk menyelesaikan semua permasalahannya ini Vietnam dan Laos mulai membuka diri dan pasar mereka namun dari segi politik komunis masih dipertahankan.

B. Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah pengertian Sosialisme sebagai ideologi politik ?

2.      Bagaimanakah sejarah pemerintahan sosialis di Vietnam ?

3.      Bagaimanakah kondisi perpolitikan negara Vietnam ?

4.      Bagaimanakah cara Vietnam keluar dari krisis dan tetap mempertahankan ideologi sosialis komunis ?

5.      Bagaimanakah sejarah pemerintahan sosialis di Vietnam ?

6.      Bagaimanakah kondisi perpolitikan negara Vietnam ?

7.      Bagaimanakah cara Vietnam keluar dari krisis dan tetap mempertahankan ideologi sosialis komunis ?

C. Tujuan

1.      Mengetahui pengertian Sosialisme sebagai ideologi politik ?

2.      Mengetahui sejarah pemerintahan sosialis di Vietnam ?

3.      Mengetahui kondisi perpolitikan negara Vietnam ?

4.      Mengetahui cara Vietnam keluar dari krisis dan tetap mempertahankan ideologi sosialis komunis ?

5.      Mengetahui sejarah pemerintahan sosialis di Vietnam ?

6.      Mengetahui kondisi perpolitikan negara Vietnam ?

7.      Mengetahui cara Vietnam keluar dari krisis dan tetap mempertahankan ideologi sosialis komunis ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Sosialisme Sebagai Ideologi Politik dan Ekonomi

Sosialisme (sosialism) secara etimologi berasal dari bahasa Perancis sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujutkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut ada empat macam aliran yang dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2) komunisme,(3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme (Ali Mudhofir, 1988). Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19, tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifes Komunis (1848), sosialisme itu (seakan-akan) sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia.

Bentuk lain adalah sosialisme Fabian yaitu suatu bentuk dari teori sosialisme yang menghendaki suatu transisi konstitusional dan pengalihan bertahap pemilikan dan sarana produksi kepada Negara. Tidak akan dilakukan teknik-teknik revolusioner dan lebih ditekankan pada metode pendidikan. Aliran ini mencoba cara yang praktis untuk memanfaatkan semua sarana legislatif untuk pengaturan jam kerja, kesehatan, upah dan kondisi kerja yang lain. Bentuk sosialisme ini didukung oleh Fabian society yang didirikan 1884. Tokoh gerakan sosial di Inggris berasal dari kelompok intelektual di antaranya George Bernard Shaw, Lord Passfield, Beatrice Webb, Graham Wallas dan GDH Cole (Ali Mudhofir, 1988:90).

Istilah “ sosialis” atau negara sosial demokrat digunakan untuk menunjuk negara yang menganut paham sosialisme “ moderat” yang dilawankan dengan sosialisme ”radikal” untuk sebutan lain bagi “komunisme”. Hal ini ditegaskan mengingat dalam proses perkembangannya di Negara Barat yang pada mulanya menganut paham liberal-kapitalis berkembang menjadi Negara sosialis (sosialis demokrat) ( Frans Magnis Suseno,1975: 19-21).

Perbedaan yang paling menonjol antara sosialis-demokrat dan komunisme (Marxisme-Leninisme) adalah sosial demokrat melaksanakan cita-citanya melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan, sebaliknya Marxisme-Leninisme melalui revolusi.Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata (W.Surya Indra, 1979: 309).

Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik, baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx, Manifesto Politik Komunis (1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai istilah “sosialisme” dan ”komunisme” secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakuakn sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut “sosialisme ilmiah” dari “ sosialisme utopia” untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai istilah “komunisme” sebagai ganti “sosialisme” agar nampak lebih bersifat revolusioner (Sutarjo Adisusilo, 1991: 127).

Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara “komunis”. Istilah “sosialis” lebih disukai daripada “komunis” karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menyebut masa transisi dari Negara kapitalis ke arah Negara komunis atau “masyarakat tidak berkelas” sebagai masyarakat sosialis dan masa transisi itu terjadi dengan dibentuknya “ Negara sosialis”, kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah “negara demokrasi rakyat”. Di pihak lain Negara di luar “Negara sosialis”, yaitu Negara yang diperintah oleh partai komunis, tetap memakai sebutan komunisme untuk organisasinya, sedangkan partai sosialis di Negara Barat memakai sebutan “sosialis demokrat” (Meriam Budiardjo, 1984: 5).

Dengan demikian dapat dikemukakan, sosialisme sebagai idiologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ekonomi sosialisme mempunyai beberapa prinsip dasar sebasagai berikut:
1) Pemilikan Harta oleh Negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan.

2) Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, (walaupun sulit ditemui disemua Negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oelh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
3) Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan diatas, keseluruhan Negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih menggefektifkan praktek sosialisme. Hal ini yang menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur kehidupan rakyat, maka keberlangsungan system sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

 

Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

Adapun kebaikan-kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah
1) Disediakannya kebutuhan pokok

Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
2) Didasarkan perencanaan Negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

3) Produksi dikelola oleh Negara

Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara

 

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem Ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :
1) Sulit melakukan transaksi

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oelh pemerintah, oelh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oelh mekanisme pasar.

2) Membatasi kebebasan

System tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnyadalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

3) Mengabaikan pendidikan moral

Dalam system ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidika moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nlai-nilai moral tidak diperhatikan lagi

B.     Pemerintahan Sosialis di Vietnam

Vietnam memiliki nama resmi Republik Sosialis Vietnam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). Secara geografis Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia dan Negara berpenduduk terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Memiliki luas wilayah 329707 km terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat. Bagian Utara kebanyakan terdiri atas pegunungan dan Delta Sungai Merah, sedangkan bagian Selatan dibagi menjadi dataran rendah tepi pantai, puncak Annamite Chain, hutan-hutan luas dan tanah yang tidak subur.

1. Sejarah

Vietnam memiliki sejarah yang cukup unik diantara Negara Asia Tenggara lainnya. Penaklukan sudah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Vietnam selama berabad-abad lamanya. Dimulai dari penaklukan Cina atas Vietnam, kolonialis Perancis, Kolonialis Jepang hingga pendudukan Amerika Serikat. Meski memiliki sejarah penjajahan panjang oleh bangsa asing namun Vietnam juga melakukan penaklukan kedaerah disekitarnya terutama kedaerah selatan seperti halnya bangsa Kampuchea (khamer).

Perang terus terjadi di Vietnam sehingga Bangsa Vietnam terkenal tangguh dalam berperang. Penjajahan pertama di Vietnam adalah penjajahan Cina yang berlangsung dari tahun 111 Masehi hingga 939 Masehi , maka tidak mengherankan bila diantara kedua Negara ini memiliki banyak kesamaan mulai dari agama, bahasa, seni, pakaian, makanan, dan filsafat.

Pada abad ke 19 musuh baru datang untuk melakukan penaklukan terhadap Vietnam yakni Perancis yang diawali dengan datangnya para misionaris Perancis pada abad 16. Pada tahun 1858, pasukan Perancis menyerang Da Nang dan mulailah perang melawan Vietnam, Perancis menduduki wilayah selatan lebih dari 20 tahun dan kemudian wilayah Utara pada tahun 1883 dengan serangannya ke Ibukota Hue dan memaksa Dinasti Nguyen menandatangani perjanjian damai 1883-1884 yang mengakui kekuasasan Perancis diseluruh wilayah Vietnam . Karena itulah mengapa pengaruh budaya Perancis begitu kuat di Vietnam Selatan.

Vietnam utara lebih giat berjuang melawan penjajahan pada Februari 1930 berdiri partai komunis Indochina dibawah pimpinan Ho Chi Minh yang melakukan perjuangan pembebasan dengan cara-cara baru yakni kemerdekaan nasional, demokrasi dan sosialisme.

            Setelah pengaruh Perancis mulai berkurang datanglah pasukan Jepang sekitar tahun1940an, namun setelah kekalahannya pada perang dunia II dan Jepang menyerah terhadap sekutu. Pada 2 September 1945 Vietnam memproklamirkan kemerdekaannya dan menjadi Republik Sosialis Vietnam. Namun Perancis tidak mengakuinya. Terjadilah perang melawan penjajahan Perancis, akhirnya tahun 1954 benteng terakhir Perancis di Vietnam berhasil dijatuhkan dan berakhirlah penjajahan Perancis terhadap Vietnam.

            Setelah kemerdekaan perangpun terjadi kembali, kini perang saudara yang terjadi pada tahun 1959 antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Vietnam utara memprotesi pemilu yang tidak adil karena dihalang-halangi kemenangannya oleh Vietnam Selatan. Sebenarnya Vietnam selatan ini tidak menginginkan untuk menjadi Negara sosialis. Pada masa Perancis datang kembali setelah merdeka Vietnam selatanlah yang berhasil diduduki, karena itulah terdapat perbedaan cara pandang diantara keduanya, selatan dan utara yang mengakibatkan terjadinya perang saudara.

            Vietnam selatan yang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat berperang melawan Vietnam Utara. Namun perang berhasil dimenangkan oleh kaum komunis vietnam utara pada tahun 1975 dan berhasil menyatukan kedua wilayah dibawah satu kepemimpinan Vietnam Utara. Secara resmi pada tahun 1976 penyatuan dua wilayah ini dilakukan dan menjadi republik sosialis Vietnam.
2. Politik

            Sejak awal Vietnam yakin sosialislah yang akhirnya menang dalam perseteruan panjang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sejak dekade 50an para pemimpin Hanoi yakin bahwa sosialisme dibawah kepemimpinan Uni Soviet akan menjadi pemenang dalam pertarungan blok barat dan blok timur. Para pemimpin Vietnam sangat mempercayai keunggulan sosialisme hal ini tercermin dari sikap optimisme mereka bahwa kapitalisme pada akhirnya akan kalah dalam pertarungan dua kubu utama di dunia, apalagi setelah kemenangan mereka terhadap pasukan Amerika.

            Dalam pemerintahan, Negara Vietnam berlandaskan sistem demokratis-sentralisme. Demokrasi sentralisme adalah kehendak rakyat disalurkan dari bawah, disaring oleh atas, dan kemudian dikembalikan lagi kebawah melalui garis-garis tertentu, yang bersifat perintah atau komando. Dari segi ideologi Vietnam menganut ideologi komunis faham Marxisme-Leninisme serta ajaran –ajaran HO Chi Minh. Faham inilah yang menjadi ilham dan menerangi pemikiran dan sikap bangsa Vietnam dalam menghadapi musuh-musuh imperialisme dan kolonialisme. Mereka juga menganggap masyarakat sosialis adalah masyarakat masa depan.

            Sejak kemerdekaannya partai komunis Vietnam merupakan kekuatan politik utama yang memegang dan mengendalikan kekuasaan melalui kongres partai komunis Vietnam bersama Majelis nasional Vietnam sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Meskipun kekuasaan partai komunis itu sepenuhnya tapi dalam prakteknya terdapat dua partai boneka yakni partai demokrasi dan partai sosialis yang menjadi check and Balances.

            Dalam distribusi kekuasaannya sesuai konstitusi Vietnam 1992, pembagian kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga; kekuasaan Legislatf dipegang oleh Majelis Nasional, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu wakil presiden dan perdana menteri yang dibantu oleh lima wakil perdana menteri dan para menteri cabinet dan kekuasasan Judikatif dipegang oleh Badan Peradilan yaitu People’s Court dan Central Commissions .Majlis nasional Vietnam bertugas sebagai badan perwakilan rakyat pemegang kekuasan tertinggi yang bertugas membuat keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan dasar politik dalam dan luar negeri, sasaran pembangunan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan Negara serta melakukan pengawasan tertinggi terhadap seluruh kegiatan Negara dan pemerintah.

            Presiden bertugas sebagai kepala Negara yang menjadi wakil Negara baik di dalam maupun luar negeri yang dipilih oleh majlis nasional. Sedangkan perdana menteri adalah pemempin pemerintahan yang merupakan badan eksekutif dari majelis nasional serta badan administrasi tertinggi republik sosialis Vietnam.
Dalam setiap kebijakannya Vietnam berdasar pada partai komunis Vietnam yang juga mengendalikan kekuasaan dan pelaksanaan politik melalui kongres partai komunis dan majlis nasional. Di dalam partai komunis terdapat polit biro. Polit biro komunis Vietnam sebagai organ sentral partai adalah eksponen penting bagi penentu arah serta tujuan pemerintahan.

 3. Politik Luar Negeri Vietnam

            Politik luar negeri Vietnam selalu mengalami perubahan pada setiap masa-masanya. Pada awal berdirinya yakni tahun 1945, arah politik Vietnam cenderung netral tidak memihak secara terbuka terhadap dua kubu Amerika Serikat ataupun Uni soviet yang ketika itu berseteru. Meskipun berpahamkan sosialis tapi dalam hubungannya dengan Soviet pada saat itu tidaklah terbuka. Namun setelah terjadi pemisahan Vietnam selatan dan Vietnam utara oleh Perancis sesuai perjanjian Jenewa. Isi perjanjian itu adalah di utara lintang 17 derajat menjadi Vietnam Utara yang beraliran komunis dan di selatan lintang 17 derajat menjadi Vietnam Selatan yang berada di bawah Perancis.

            Setelah terjadinya perang saudara Vietnam utara dan Vietnam selatan yang didukung Amerika Serikat maka hal inilah yang akhirnya mendorong Vietnam lebih dekat dengan Soviet. Dalam perkembangannya Vietnam menjadi lebih tegas dalam menentukan lawan dan kawan dengan mulai melancarkan tuduhan kepada Negara-negara tetangganya adalah Negara boneka Amerika. Dalam kondisi perang melawan Amerika hubungannya dengan cina semakin dekat karena cina merupakan penyuplai kebutuhan bagi Vietnam.

            Politik luar negeri Vietnam setelah perang saudara berusaha membujuk Negara Barat untuk memberikan bantuan ekonomi karena banyak hal yang hancur akibat perang. Tapi karena merasa telah berhasil mengusir pasukan Amerika di Vietnam maka militer Vietnam merasa unggul dari Negara tetangganya. Militer Vietnam menjadikan Kamboja sebagai target militernya. Bulan Desember 1978 Vietnam mengawali invasinya dan pendudukan kamboja yang bertahan hingga sebelas tahun dengan menanamkan rejim boneka di bawah Heng Samrin .
            Meski dari segi politik dan militer Vietnam bisa dikatakan berhasil tapi ekonominya sangatlah mundur apalagi bantuan dari Negara-negara sosialis semakin berkurang. Dengan semakin buruknya keadaan ekonomi memaksa para pemimpinnya lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan melakukan perbaikan ekonomi dengan mengeluarkan agenda doi moi namun tidak mengubah ideologi komunisnya, juga tidak lagi tergantung pada Soviet maupun Cina yang sudah tidak dapat dipercayai lagi.Politik luar negeri Vietnam paska perang dingin lebih cenderung menghadapi ketakukan akan invasi cina ke Vietnam selain itu Vietnam juga menyadari kesalahannya melakukan penyerangan terhadap kamboja yang banyak mengeluarkan dana.

            Pada tahun 1985 dan 1995 hingga saat ini Vietnam merubah kebijakannya dari kebijakan isolasi menjadi normalisasi. Prioritas utamanya adalah menjalin dan mengembangakan hubungan persahabatan dengan Negara-negara tetangga, Negara-negara kawasan dan Negara-negara maju serta organisasi-organisasi Internasional.Tiga pencapaian dalam kebijakan luar negeri tahun 1995 yang dapat menjadi landasan adalah, pertama dimensi regional, masuknya Vietnam ke dalam anggota ASEAN, kedua integrasinya ke dalam ekonomi global dengan menjalin kerjasama dengan Uni Eropa, ketiga dimensi strategis dan global ditandai dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat . Dengan begitu normalisasi hubungannya dengan dunia luar pada dasarnya sudah tercapai.

B. Pemerintahan Sosialis di Laos

            Laos merupakan satu-satunya Negara Indocina yang terkurung oleh daratan dengan dikelilingi oleh lima Negara diperbatasannya, dibagian utara berbatasan dengan Cina, dibagaian timur berbatasan dengan Vietnam, dibagaian barat berbatasan dengan Burma dan Thailand dan kamboja dibagian selatannya. Laos memiliki luas wilayah 236800 km dengan mengalirnya sungai Mekong sungai terpanjang di Asia Tenggara yang mengalir sepanjang perbatasannya dengan Thailand. Selain itu Laos juga memiliki hutan tropis dan daerah aliran sungai yang subur. Jumlah penduduk Laos mencapai 4,7 juta jiwa yang terdiri dari 50 kelompok etnis yang berbeda.

1. Sejarah

            Seperti halnya berberapa Negara Asia Tenggara lainnya yang juga mengalami pendudukan dari bangsa asing, Laos juga memiliki sejarah kolonialisasi yang cukup panjang. Pada abad ke 13 invasi Mongol ke Cina Selatan dan Asia Tenggara telah memaksa orang-orang Laos untuk migrasi dan pada tahun 1707 Laos terbagi menjadi tiga Negara kecil yang saling bertentangan yakni Negara Vientiane, Luang Prabang, dan Champa sak serta sempat juga mengalami penyerbuan dari Thailand dan Vietnam.

            Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Perancis, dibawah pendudukan Perancil Laos yang terbagai menjadi tiga bagian Negara kecil kini dipersatukan kembali tepatnya pada tahun 1899 penyatuan tiga Negara kecil di Laos resmi bersatu kembali. Sama seperti kebanyakan Negara-negara di Asia Tenggara lainnya, ketika Jepang melakukan penaklukan keberbagai Negara di Asia, Laos juga tidak luput dari pendudukan Jepang tersebut. Pada tahun 1941 Jepang menyerbu Laos dan mulai melakukan kolonialisasi di Laos.

            Setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu serta menandai berakhirnya perang dunia ke II, gerakan kemerdekaan Laos membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja Dhet Sarath. Tapi setelah Perancis datang kembali dan melakukan pendudukan terhadap Laos pada tahun 1946 pemerintahan ini kemudian hancur dan bubar.Di bawah pendudukan Perancis untuk yang kedua kalinya ini, dibentuklah pemerintahan monarki konstitusional pada tahun 1947 yang kemudian pada tahun 1949 Laos menjadi Negara merdeka dibawah Uni Perancis dan akhirnya pada tahun 1953 Perancis memberikan kemerdekaan penuh terhadap Laos.

            Mesti pendudukan asing telah berakhir tapi masalah di Laos belum sepenuhnya berakhir tapi terjadi perang saudara yang juga melibatkan pihak asing dibelakangnya. Pertempuran muncul antara tiga kelompok:

1)      Kelompok pro-Barat dibawah pimpinan Jenderal Phaumi Nosavan,

2)      Kelompok netral dipimpin pangeran Souvana Phouma dan

3)      Kelompok Pathet Lao dibawah Souphanouvong yang beraliansi dengan Viet Minh dan menduduki Laos utara.

            Pertempuran besar lainnya kembali terjadi setelah Vietnam Utara melakukan penyerbuan ke selatan dimana pertempuran tersebut sarat akan intervensi pihak asing. Pemerintahan kerajaan Lao yagn mendapat dukungan Amerika Serikat dengan kelompok Pathet Lao yang merupakan pro komunis Vietnam Utara. Sejak tahun 1964 sampai 1973, Amerika Serikat berperang secara diam-diam di wilayah Laos, melawan komunis-komunis Lao dan juga tentara Vietnam Utara yang mengirimkan peralatan perang kepada Vietkong di Vietnam Selatan melalui Jalur Ho Chi Min dengan melewati daerah Laos.
            Gencatan senjata diantara keduanya berakhir pada tahun 1974 yang dimenangkan kelompok komunis Laos, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kemenangan komunisme di Vietnam dan Kamboja pada Desember 1975. Kelompok komunis Laos inilah yagn menguasai pemerintahan dan membubarkan Monarki Lao serta memproklamirkan berdirinya Lao People’s Demokratik Republic yang bersistemkan sosialis.

2.Politik
            Pemerintahan Laos tidak sepenuhnya monolotik seperti rezim komunis lainnya, para kabinetnya meskipun seluruhnya komunis tapi mereka tetap mengakomodasikan kepentingan beberapa kelompok netral dan non komunis. Memasuki abad 21 Laos akan tetap mempertahankan sistem partai tunggal dan sistem politik Laos tidak akan bergeser dari sistem sosialis yang dianut kecuali pada reformasi ekonominya. Sebab penguasa Laos memiliki alasan bahwa meskipun Laos mengikuti partai tunggal, tetapi ia juga telah mengadopsi kekuatan-kekuatan netral lain di lembaga perwakilan. Dengan begitu kekuasaan partai tunggal di Laos tidak sepenuhnya menjadi kekuasaan utama tapi masih ada pihak lainnya yang menjadi penyeimbang kekuasaan.

            Partai yang berkuasa mengendalikan dengan ketat semua media di Laos., baik cetak maupun elektronik, dimiliki oleh pemerintah. Sirkulasi koran masih amat terbatas. Mengkritik negara, maupun upaya mengubah kebijakan partai dan menyebarkan gossip merupakan pelanggaran kriminal.Pada sidang ke-6 Majelis Takyat Tertinggi Laos ke-2 pada bulan Agustus tahun 1991 dibentuk UUD pertama Republik Demokratis Rakyat Laos. UUD menetapkan, Republik Demokratis Rakyat Laos sebagai negara demokratis, semua hak milik rakyat, rakyat berbagai etnis menjalankan hak tuan rumah di bawah pimpinan Partai Revolusioner Rakyat Laos

            Mesti begitu kekuasaan partai tetap dipertahankan dan ideologi komunis marxis masih tetap dipegang teguh, semuanya itu terlihat dari prasayarat untuk menjadi anggota dewan (Dewan Nasioanl) diantara sarat tersebut adalah
1) Berjiwa patriotic dan secara konsisten loyal kepada partai

2) Mengetahui cara mengimplementasikan garis dan kebijakan partai

terhadapseluruh lapisan masyarakat yang multietnis.

            Karena posisi geografisnya yang hanya daratan maka dalam perekonomiannnya Laos sangat tergantung bantuan asing. Antara tahun 1975 hingga 1990 Laos menerima bantuan yang luar biasa dari Uni Soviet yang kemudian bantuan ini terus mengalami pengurangan seiring ambruknya Blok Timur. Untuk mengurangi ketergantungan dengan bantuan asing, Laos mulai melakukan renovasi dalam segi perekonomiannya.

            Tahun 1989 Laos mengesahkan Undang-undang investasi yang sangat terbuka sebagai isyarat ke dunia Internasional bahwa Laos kini terbuka untuk bisnis. Setelah itu pada tahun 1991 Laos juga mengesahkan undang-undang dasar hukum untuk membuka ekonomi Laos dengan mekanisme ekonomi Baru (New Economic Mechanism, NEM) seperti yang dinyatakan oleh wakil perdana menteri luar negeri lao, program itu ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk membangun Laos yang masih terbelakang, dengan memprioritaskan pembangunan sector pertanian dan kehutanan sebagai dasar pembangunan industri.
            Untuk menarik investasi asing Laos mengeluarkan kebijakan Foreign Direct Investmen (FDI) dengan harapan dapat membuka peluang kerja dan perbaikan ekonomi. Agar FDI ini dapat terlaksana dengan baik, pemerintah Laos telah melakukan perombakan mesin administrasi untuk memberikan fasilitas transaksi bisnis dan investasi internasional dengan;

1) Mengakhiri monopoli pemerintah pada sector-sektor tertentu

2) Perampingan struktur organisasi administrasi pemerintah

3) Debirokratisasi

4) Memperkukuh aturan hokum yang melindungi kepentingan nasional namun sekaligus memberikan keyakinan kepastian hokum kepada investor.

            Menurut kalangan pengamat itu, berdasarkan basis purchasing power parity (PPP), pertumbuhan PDB tahun 2004 diperkirakan naik dari 3,9 persen menjadi 4,1 persen pada tahun 2005. Itu antara lain akibat membaiknya pertumbuhan ekonomi internasional pada tahun 2003, seperti di Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Pertumbuhan riil PDB tahun 2004-2005 diperkirakan akan mencapai 6 persen dibandingkan dengan 5,5 persen tahun 2003. Dalam kaitan itu, ekspor Laos akan mendapat keuntungan dari percepatan pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2004-2005, terutama di Vietnam, Thailand, dan Uni Eropa, yang merupakan mitra dagang utama Laos. Kondisi ekonomi dunia yang membaik juga diduga akan mendorong peningkatan investasi ke Laos.
3. Hubungan luar negeri

            Sejak merdeka dibawah Perancis pada tahun 1953-1975 politik luar negeri Laos lebih condong ke Barat, hal ini terlihat dari banyaknya bantuan yang diterima Laos dari Amerika Serikat. Namun setelah Laos memproklamirkan pemerintahan sosialisnya dan mengganti nama menjadi Lao People’s Demokratik Republic pada 2 Desember 1975 Politik luar negeri Laos lebih condong kepada angota Blok Komunis.Tahun 1977 diadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Vietnam dan Laos yagn berlaku selama 25 tahun. Sesuai perjanjian ini Vietnam memberikan pelatihan kader partai sampai pada masalah pembangunan dan keamanan dalam negeri. Mesti dalam bidang politik Laos tergantung pada Vietnam namun dalam bidang ekonomi Laos terghantung pada Thailand, karena Laos tidak memiliki pelabuhan, maka ekspor negeri ini melalui Bangkok (Thailand) dan Da Nang (Vietnam). Diplomas Laos menganut politik luar negeri damai yang bebas merdeka, berpendirian mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara di dunia di atas dasar lima prinsip hidup berdampingan secara damai.

            Ada dua prioritas utama kebijakan Luar negeri Laos yakni keinginan untuk memindahkan sekretarian komisi sungai Mekong dari Bangkok ke Vientiane. Selain itu yang lebih penting lagi adalah rencana Laos untuk bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. Hingga kini Laos berperan aktif dalam berbagai pertemuan ASEAN.Hubungan Laos dengan Tiongkok ditandai dengan hubungan diplomatik pada tanggal 25 April tahun 1961. Pada tahun 2000, kepala negara Tiongkok dan Loas merealisasi saling kunjungan yang bersejarah, kedua pihak mengeluarkan " Pernyataan Bersama " mengenai peningkatan kerja sama bilateral. Pada bulan November tahun 2004, PM Tiongkok Wen Jiabao mengadakan kunjungan resmi di Laos. Pada bulan Juni tahun 2006, Presiden Laos Choummaly Sayasone mengadakan kunjungn kenegaraan di Tiongkok, kedua negara mengeluarkan " Komunike Pers Bersama ".

            Dengan adanya keterbukaan hubungan Laos dengan negara-negara tetangga, Laos selalu berusaha membina hubungan baik dan damai. Kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan China terus dilakukan.Oleh karena itu, dalam usaha mempromosikan hubungan antarperbatasan, telah dilakukan sejumlah proyek kerja sama di perbatasan. Di antaranya Zona Ekonomi Bujur Sangkar, yang mempromosikan kerja sama sosial-ekonomi, sosial budaya dan politik antara Laos, Thailand, Myanmar, dan China (di kawasan sebelah utara).Lalu ada Zona Perdagangan Perbatasan Densavanh (BTZ) yang mempromosikan perdagangan perbatasan antara Pemerintah Laos dan Vietnam. Zona Ekonomi Khusus Savan-Seno (SASEZ) mempromosikan hubungan perdagangan dan pelayanan dalam Koridor Ekonomi Timur-Barat (SASEZ)

C. Analisa Perbandingan Pemerintahan Sosialis Vietnam-Laos

            Dilihat dari sejarah awal masuknya sosialis di kedua Negara ini, Laos dan Vietnam memiliki perbedaan tersendiri. Vietnam memang sejak awal sangat optimis akan kemenangan sosiali Uni Soviet terhadap kapitalis Amerika Serikat. Karena itu ideologi sosialis menjadi dasar Negara apalagi setelah Perancis membagi Vietnam menjadi dua bagian yakni Vietnam Utara dan Vietnam selatan. Hingga pada akhirnya keduanya melakukan gencatan senjata, Vietnam selatan mendapat bantuan dari Amerika Serikat maka Vietnam utara akhirnya melakukan interaksi secara lebih terbuka dengan Soviet yang memperoleh bantuan hingga akhirnya menang dalam perang saudara tersebut. Selain itu Vietnam Utara juga berhasil mengusir pendudukan Amerika Serikat atas Vietnam.
            Dari segi sejarah, sosialisme Laos lebih banyak mendapat pengaruh dari Vietnam. Setelah Vietnam utara membantu kelompok Pathet Lao yang pro-komunis memenangkan perang saudara di Laos yakni perang melawan pemerintahan kerajaan Lao yang didukung Amerika Serikat. Bahkan dalam perkembangannya Vietnam banyak berperan dalam pembangunan politik di Laos, hal ini terbukti dengan diberikannya pelatihan kader partai dan banyaknya Para penasehat Vietnam ditempatkan pada berbagai kementrian Laos untuk memformulasikan politik luar negerinya dengan mengabaikan kepentingan Vietnam.
            Dalam segi pemerintahannya pemerintahan sosialis Vietnam sangatlah tegas terutama kepada para oposisi yagn menentang pemerintahan sosialis. Banyak diantara para penentang pemerintahan pada akhirnya dipenjara dan mendapat hukuman yagn sangat berat. Misalnya kekuatan politik Vietnam selatan dinyatakan sebagai agen Amerika Serkat untuk menghentikan proses revolusi Vietnam. Revolusi adalah persoalan hidup matinya bangsa Vietnam sehingga rakyat hrus mendukung nasib bangsanya yang berada dalam ancaman kapitalis.

Sebaliknya pemerintahan sosialis di Laos cukup friendly dengan kelompok-kelompok lainnya di Laos. Bahkan kepentingan merekapun diakomodasikan oleh kabinet meski semua anggota kabinet adalah komunis namun aspirasi dari kelompok netral dan non komunis tetap diperhatikan. Bukan hanya itu saja meskipun memiliki kekuasaaan partai tunggal namun masih ada kelompok lainnya sebagai penyeimbang kekuasaan jadi check and Balances di Laos dapat dipraktekan.
            Dalam pengeluaran kebijakan ekonominya, kedua Negara ini mengeluarkan kebijakan yang relatif sama yakni sama-sama membuka diri dengan dunia internasional serta memberlakukan pasar bebas dengan harapan dapat keluar dari krisis ekonomi serta meningkatkan ekonominya yang sama-sama lemah. Setelah pengaruh Blok Timur mulai berkurang dan menyadari Negara-negara tetangganya yang mulai tumbuh maju. Laos dan Vietnam yang ekonominya masih tertinggal melakukan banyak perbaikan ekonomi serta membuaka pasar dan bisnis mereka serta sama-sama membuka kerjasama dengan berbagai negaraa serta aktif dalam organisasi internasional.

            Dalam faktanya Vietnam lebih dulu membuka diri dan pasarnya ke dunia internasional. Hal ini terlihat dalam kongres partai keenam tahun 1986, ketua partai Truing Chinh menyampaikan agenda perbaikan ekonomi yang kemudian dikenal dengan doi moi yang berarti renovasi. Hingga kini perekonomian Vietnam masih lebih unggul dari pada Laos.

            Laos sendiri mulai melakukan renovasi ekonominya pada tahun 1989 dengan dekeluarkannya undang-undang investasi yang terbuka serta tahun 1991 dikeluarkan undang–undang dasar hukum mekanisme ekonomi baru (NEM).
Dengan semua kebijakan ekonomi inilah secara perlahan perekonomian kedua Negara ini berkembang menjadi lebih baik serta terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Kesimpulan
            Dari uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Dalam perkembangannya kedua Negara sosialis di Asia Tenggara ini yakni Laos dan Vietnam memiliki banyak persamaan yang sangat mendasar yakni dari segi politik dan ekonomi.

            Segi politik kedua Negara ini memiliki banyak kesamaan. Laos banyak mengikuti perpolitikan dari Vietnam. Jadi secara garis besar sistem pemerintahan keduanya relatif sama, bahkan sikap Vietnam dan Laos dalam menghadapi kondisi dunia saat runtuhnya Blok timur dan kondisi perekonomian yang terus memburuk.tetap saja mereka tidak merubah kebijakan politik mereka yang berhaluan sosialis.

            Meski dalam segi ekonomi, baik Vietnam maupun Laos mulai melakukan keterbukaan pasar menuju pasar bebas dan peningkatan investasi asing agar perekonomian keduanya bisa meningkat serta keluar dari krisis . namun politik dan ideologi sosialis mereka tetap dipertahankan dengan terus menyatakan bahwa mereka adalah negara sosialis di Asia Tenggara

DAFTAR PUSTAKA

Alfian . (1976) Ideologi , Idealisme dan Integrasi Nasional , dalam Yahya Muhaimin , Masalah- masalah Pembangunan Politik . Yogyakarta : Gajah Mada University Press .

Lyman Tower Sargent . ( 1984) . Ideologi –Ideologi Politik Kontemporer . Alih Bahasa AR Henry Sitanggang. Jakarta : Erlangga.

Miriam Budiardjo . ( 1981) . Dasar-Dasar Ilmu Politik . Bandung Alumni .

Soemardjo . ( t.t) Sejarah Sosialisme di Eropa Dari Abad ke-19 Sampai 1914 . Jakarta :Harapan Masa .

www.wikipedia.org

www.sosialisme indonesia.com

www.renyrayhan.blogspot.com

DUTCH CULTURE OVERSEAS PRAKTIK KOLONIAL DI HINDIA BELANDA 1900-1942

Zaman keemasan Republik Belanda sebagai sumber pengamatan Hitchen bahwa Belanda kerap berperan sebagai teladan  kebijakan politik dan minimnya prasangka keagamaan dalam sejarah Eropa. Dibanding bangsa-bangsa lain pada awal abad periode modern, Republik abad 17 itu merupakan tempat bernaungnya “sekulerisme toleran”.

            Tata budaya Eropa atau “retorika kerajaan” memerintahkan penguasa untuk “membingkai”  kenyataan rakyat dan tanah yang dijajah sedemikian rupa sehingga Barat dapat menyatakan haknya atas mereka dan menyelamatkan mereka sebagai “cagar tetap.” Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicholas Thomas pada 1994 pada Colonialism’s  Culture : Antropology, Travel and Government, setiap bentuk kolonialisme  sesungguhnya tergantung pada proses budaya, dan intrusi serta fiksinya nyaris selalu dibentuk dari dan “digerakkan melalui, tanda, metafora, dan narasi.”

            Dengan kata lain, kolonialisme Belanda di Indie, dihasilkan dari peleburan elektrik, walau rentan berubah, penuh ketegangan yang tak disadari dari sejumlah mentalitas Eropa dan kondisi lokal yang unik. Hasilnya adalah suatu budaya yang mencakup lebih dari satu tujuan ideology monopolitik untuk menyamarkan atau mempertahankan cara-cara dominasi Eropa.

Upaya Menyusun Kembali Hindia Belanda, 1900-1942

Di bawah kolonial Indonesia, kebutuhan akan  kemakmuran ekonomis kolektif bangsa Belanda yang kecil di Eropa dikelilingi oleh tetangga yang kuat , diterjemahkan dalam pengertian bahwa orang Indonesia bukanlah anggota masyarakat yang setara, tetapi bintang penjaga yang menjadi benteng colonial Belanda yang tak terkalahkan, tanpa diberi kesempatan untuk berbagi kemakmuran dalam materi dan budaya.

Tak dapat dihindarkan, penyesuaian adat kebiasaan asli oleh pihak Barat itu berbeda pada setiap konteks bangsa, dan variasi-variasi semacam itu tergantung pada definisi penguasa imperial dari misi peradaban atau mission civilisatrice, sama seperti  pada cirri khas ancient regime di masa prakolonial.

Daud Yang Cerdik di Tengah Goliath- Goliath Imperium : Praktik  Kolonial Belanda di Kepualauan Indonesia

            Semakin lemah dikancah politik internasional bangsa-bangsa Eropa yang mencoba memacu evolusi penduduk pribumi, tulis Profesor Johan Christian van Eerde, direktur bagian Antropologi dari Institut Kolonial di Amsterdam pada 1914, semakin tinggi usaha mereka untuk mengetahui dan menampung minat  budaya  para anggota masyarakat pribumi.

            Ide tentang penguraian budaya menjadi salah satu klise, pernyataan kiasan tentang penduduk Hindia Belanda, jadi penanganan perbedaan budaya yang berhasil untuk menyusun suatu kesatuan  yang harmonis muncul sebagai salah satu kewajiban utama korps pegawai Hindia Belanda.

            Sebelum tahun 1942, logika tanpa sadar  dan usaha gerilya Belanda mendukung kebijakan “memecah dan menguasai” tidak lolos dari pengamatan diplomat Amerika yang ditempatkan di Batavia. Sampai kaum nasionalis Indoonesia menghancurkan sistem dengan radikal, Hindia Belanda berkembang menjadi “jajahan kolonial”  yang ditunggu oleh para dokter Belanda yang sibuk. Bahkan dalam mikrokosmos penjara colonial, pemerintah Belanda menerapkan hierarki soaial yang memicu perlakuan pilih kasih para tawanan yang berasal dari latar belakang elite.

            Sebaliknya, masyarakat Belanda didasarkan pada peradilan Romawi dan tidak tergantung pada sistem hukum sebelumnya. Salah satu prinsip dasar dalam hukum perdata Belanda, dan memang demikian adalah kenyataan bahwa “adat tidak mengikat” jika hukum tidak merumuskannya secara khusus.

            Dengan melihat hubungan antara struktur formal kehidupan sosial dan dampak eksistensial atau kosmologis yang diciptakannya, berbagai budaya etnis dapat “dikemas” dalam paket intelektual murni dan ditumpuk atau diatur kembali, dikumpulkan atau dibongkar semaunya. Sitesis budaya dalam idiom administrasi Belanda, menggunakan deskripsi “tebal” dari setiap sistem ada yang unik sebagai pilar dan pos-jaga bangunan kolonialnya.

Mendidik Gadis Indonesia di Jawa dan Bali

Kegandrungan Pada Budaya Bangsawan dan Ketakmenonjolan Peran Perempuan di Desa

            Gadis model jawa itu kini sibuk menggalang upaya rintisan dan membuat kita takjub…ia telah melakukan perjuangan akbar : tidak hanya berjuang melawan adat kuno yang sudah mendarah daging, tetapi dia melawan egotism laum pria. Lelaki jawa umumnya mengmati emasipasi perempuan-dengan pandangan melankolis. Focus serupa terhadap gadis-gadis bangsawan juga telah mempengaruhi sikap para lelaki dsan perempuan belanda-“etis”, yang mengabdikan karya peduli kasih mereka pada pendidikan perempuan pribumi.

            Dalam imajinasi historis belanda abad pertengahan, feodalisme tampak mengisyaratkan seperangkat kewajiban timbal balik, dimana jasa pekerja ditukar dengan perlindungan. Namun, semua usaha berlandaskan niat baik di bidang pendidikan yang dirancang untuk memperlihatkan sikap hormat pada integritas budaya pribumi ini benar-benar mendudukan para perempuan miskin di desa atau kampung dalam posisi kebisuan dan terabaikan.

            Sesudah 1893, negara kolonial ini telah membangun struktur pendidikan ruwet, yang pada 40 tahun kemudian di dalam propaganda resmi anjungan belanda tahun 1931 di Paris masih digambarkan dengan janggal sebagai himpunan beragam jenis sekolah yang semrawut. Terlebih lagi, perempuan Indonesia merupakan lambang bagi apa yang disebut oleh sara suleri sebagai pengubah : mereka juga berfungsi sebagai “ikon diskursif” dalam tata budaya kolonialisme belanda. Pandangan barat dan terutama pandangan kelas menengah tentang kodrat wanita sebagai ibu dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga berbaur dengan penghargaan terhadap adat.

            Walaupun demikian, melepaskan tradisi perempuan desa yang bekerja di sawah atau mengurangi tradisi kolonial dalam eksploitasi perempuan di perkebunan the atau di prabrik kopi, hanya basa basi masuk ke dalam imajinasi colonial belanda. Pada saat yang sama, para pekerja sosial belanda, yang terlibat dalam upaya mulia untuk menyelamatkan gadis-gadis melarat Eurasia (indo) dari kerusakan moral dan kebejatan seksual, yang menyangkal ibu mereka yang pribumi sebagai tokoh yang sama sekali tak bermoral. Walaupun demikian, retorika belanda tentang volksfrouwnn Indonesia yang terkadang menekankan kurangnya pengalaman kebejatan mereka, sejajar dengan sikap merendahkan diri kalangan penguasa pribumi.

            Sejak wafatnya kartini 1904 saat melahirkan anak pertamanya pada usia yang sangat muda, 25 tahun ia telah menjadi pusat perhatian masyarakat sebagai cahaya penuntun bagi emansipasi perempuan Indonesia dan pemula gerakan nasionalis Indonesia.

            Bias kebangsawanan Raden Ajeng Kartini menggaungkan orientasi strategi politik belanda yang muncul di Indonesia abad ke -20. Lebih tegas lagi dari sebelumnya, setelah pergantian abad, kebijakan belanda cenderung untuk mengintensifkan pola-pola perintah dan subordinat feodal, baik terhadap masyarakat jawa maupun masyarakat lain. Tentu saja penguasa colonial belanda bukanlah sesuatu yang unik dalam hal ini.

            Menjelang akhir abad ke 19, negara kolonial belanda di Indonesia menerapkan pandangan yang serupa tentang pemerintahan yang efektif guna memenuhi keinginannya akan ketentraman dan ketetriban. Sesudah masuknya seluruh wilayah bali ke dalam kolonial belanda awal abad 20 pemerintah hindia juga menggairahkan kembali sistem kasta tradisional hindu bali yang eksostis.

            Demikian juga di jawa, kebijakan colonial abad 20 menimbulkan dampak besar pada kehidupan sehari-hari misalnya saja, meningkatnya pemilahan tuturan bahasa jawa dan penghormatan terhadap kromo dan kromo inggil. Ironisnya, kritik ini member kesan modern yang aneh.

            Dengan demikian, persepektif kebangswan kartini, atau kecenderungannya untuk menghilangkan suramnya keberadaan petani perempuan jawa di desa yang digambarkan sebagai golongan “masyarakat lugu dan kekanak-kanakan”. Meskipun demikian, ironisnya adalah bahwa di kalangan petani di desa, kemandirian tokoh perempuan dengan jelas di akui.

            Walaupun anak perempuan priyayi secara harfiah maupun kiasan dalam ideologi patriakis jawa, yang memengaruhi akses mereka ke dalam dunia luar, batas semacam itu antara perilaku pribadi dan publik, tentara hanyalan atau kenyataan untuk membebani kehidupan petani perempuan jawa pada tingkat yang sama.

            Salah satu kekuatan penggerak di balik upaya berani belanda demi pendidikan untuk gadis-gadis Indonesia adalah Elisabeth van Deventer-maas. Guru-guru jawa mendirikan dan mengendalikan sekolah-sekolah liar secara mandiri, tanpa subsidi atau campur tangan pemerintah colonial belanda. Semisal sekolah taman siswa pertama di bangun di jojakarta pada 1922 tetapi menyebar sangat pesat ke luar jawa tengah.

            Bagaimanapun, di jawa, adat priyayi tidak mendorong gadis yang belum menikah untuk bekerja diluar dunia rumah tangga paternalnya. Tradisi hierarkis jawa juga tidak mendoronga perempuan yang sudah menikah, yang pergaulannya dengan perempuan biasa barangkali lebih dari sekedar tindakan pengawasan pembantu rumah tangga, untuk memupuk rasa iba yang berlebihan terhadap petani perempuan yang hidup di seberang jurang feodal yang menganga lebar.

            Bagaimanapun, adat telah menetapkan bahwa setelah menikah, perempuan bangsawan harus memutuskan semua ikatan pribadi dengan kehidupan sebelumnya, karena ikatan emosional pada masa kana-kanak mungkin saja membebani pengabdian cinta kepada suami mereka. Di paksa mengakhiri semua hubungan formal dengan masa lalu juga menyiratkan bahwa mereka harus mencoba melupakan riwayat pribadi nyang melipiuti pendidikan mahal dan canggih.

            Baru pada 1930-an nasib buruk perempuan yang menderita terlalu banyak bekerja, dan pasrah di pedesaan di jawa, lebih menjadi pusat perhatian di kalangan anggota masyarakat belanda yang etis